ANALISIS FAKTUAL ANTARA PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPENTINGAN POLITIK DISEKOLAH

ANALISIS FAKTUAL ANTARA PENDIDIKAN POLITIK

DENGAN KEPENTINGAN POLITIK DI SEKOLAH.

Membahas masalah Politik tidak terlepas dari bagaimana seseorang atau sekelompok orang mencari, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi (dalam berbagai sub sistem kehidupan). Dengan dengan demikan, bukanlah hal yang tabu bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat untuk membicarakan dan mengemukakan ide dan pandangan politiknya karena hal itu berkaitan erat dengan nasibnya ke depan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Kepala daerah, legislative, maupun presiden) disinyalir tidak terlepas dari kurang/lemahnya sosialisasi dan pendidikan politik di masyarakat. Para elite politik maupun stakeholder yang terkait memberikan sosialisasi dan pendidikan politik hanya pada momen-momen tertentu. Itupun bukan merupakan program tersendiri, melainkan bagian dari program tertentu seperti persiapan menjelang pemilihan umum.

Pendidikan politik secara terprogram sudah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan dimasukannya materi-materi pembelajaran politik dalam silabus pembelajaran. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya menanamkan pemahaman dan kesadaran politik sejak dini kepada masyarakat. Memberikan pemahaman dan kesadaran politik kepada masyarakat sekolah dimana sebagian besar dari mereka merupakan pemilih pemula hendaknya dibarengi pula dengan pendidikan etika politik.

Dalam kaitannya dengan proses pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik, maka etika politik mencoba menjawab pertanyaan apa yang seharusnya menjadi tujuan/sasaran segala kebijakan politik termasuk bagaimana cara mencapai tujuan tersebut (Franz Magnis Suseno).

Menurut Jimly Asshidiqie etika politik tidak hanya dibutuhkan tapi harus diaplikasikan dan ditegakkan dalam kehidupan berdemokrasi. Etika politik perlu diterapkan karena politik telah menjadi bahan pembicaraan semua kalangan masyarakat.

Pendidikan etika politik yang merupakan bagian dari pendidikan politik menjadi sangat penting untuk diberikan kepada siswa sebagai calon penentu arah kebijakan politik bangsa ini. Hal ini dapat berhasil apabila didukung oleh sumber daya manusia (tenaga pendidik) yang memilik etika dan moralitas politik yang benar-benar teruji. Dimana tenaga pendidik dalam hal ini mampu menempatkan diri sebagai agent of change dalam dunia pendidikan dengan mengesampingkan pandangan-pandangan dan faham politik yang dianutnya.

Sekolah merupakan lahan empuk bagi kepentingan politik tertentu dalam upaya mencari dukungan politik dan/atau mempertahankan kekuasaan bagi kelompok-kelompok tertentu yang tengah berkuasa. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai wilayah yang bersih dari kepentingan politik bukan hal yang mudah setidaknya untuk saat ini. Kampanye yang diusung oleh para politisi senantiasa menempatkan masalah peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari programnya. Hal ini sah-sah saja bahkan memang seharusnya demikian akan tetapi permasalahan menjadi lain apabila siswa digiring untuk mengikuti pandangan politik tertentu.

Pendidikan politik bagi siswa akan mendidik siswa menjadi kritis dan paham politik sehingga pada saatnya nanti akan memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Akan tetapi dampak dari pendidikan politik ini adalah siswa akan “memaksakan kehendak” dan cenderung kritis terhadap berbagai kebijakan sekolah. Dampak inilah yang harus dipikirkan oleh semua pihak karena terkait dengan kondisi psikologis siswa yang belum stabil.

Masuknya Kepentingan Politik ke Sekolah

Judul di atas menggambarkan masuknya kepentingan-kepentingan politik tertentu ke dunia pendidikan. Kepentingan politik tertentu ke dunia pendidikan (sekolah) disadari atau tidak telah memberikan dampak yang tidak baik. Sebagai gambaran, Dikabupaten Cianjur sudah menjadi rahasia umum bagaimana rotasi dan mutasi pimpinan satuan pendidikan menjadi senjata yang cukup handal bagi elite politik yang tengah berkuasa. Seorang Kepala Sekolah yang baru meniabat beberapa bulan saja kemudian dimutasi karena disinyalir tidak sejalan dan sepaham dengan kehendak politiknya. Pada lingkungan struktural, rotasi dan mutasi sudah merupakan hal biasa dengan alasan yang klasik yakni optimalisasi kinerja dan penyegaran. Akan tetapi pada tingkat satuan pendidikan, hal ini jelas berdampak tidak baik bagi kelangsungan satuan pendidikan tersebut.

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada satuan pendidikan dituntut untuk menyusun rencana strategis baik tahunan maupun lima tahunan sebagai acuan dan pedoman dalam pengembangan satuan pendidikan yang dinaunginya. Bagaimana jadinya kalau baru beberapa bulan saja menjabat sudah dimutasi/rotasi. Rencana strategis yang telah disusun hanya akan menjadi seonggok kertas yang disimpan sebagai arsip sekolah karena pimpinan yang baru akan menyusun kembali rencana yang baru.

Disisi lain, kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan akan berfikir dan berupaya bagaimana mempertahankan posisinya dengan mengikuti kehendak politik dari kelompok tertentu yang telah “berjasa” dalam menempatkannya pada posisi yang diidamkannya, termasuk membawa bawahannya untuk mengikuti kehendak politiknya. Kalau tidak demikian maka jangan harap akan bertahan lama disekolah tersebut dan jangan berharap pula bantuan pemerintah akan mengalir dengan lancar. Alhasil rencana yang telah dibuat akan kembali menjadi seonggok kertas yang disimpan sebagai arsip sekolah tanpa ada upaya yang optimal untuk merealisasikannya.

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa masuknya kepentingan politik ke dunia pendidikan (sekolah) membawa dampak yang negative kepada semua pihak (Kepala Sekolah, Guru, Siswa). Kita hanya berharap bahwa elit politik yang tengah berkuasa maupun yang tengah mempersiapkan kekuasaannya tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai instrument dalam mencapai tujuan-tujuan dan kehendak politiknya. Dengan demikian secara tidak langsung, dengan pencegahan masuknya kepentingan politik ke dunia pendidikan, elit politik dan juga para pemangku kepentingan politik telah memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa sebagai calon penentu kebijakan politik di masa yang akan datang dan juga kepada pimpinan sekolah selaku lokomotif satuan pendidikan.