ANALISIS
FAKTUAL ANTARA PENDIDIKAN POLITIK
DENGAN
KEPENTINGAN POLITIK DI SEKOLAH.
Membahas
masalah Politik tidak terlepas dari bagaimana seseorang atau sekelompok orang
mencari, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan, pengambilan keputusan,
kebijakan publik dan alokasi atau distribusi (dalam berbagai sub sistem
kehidupan). Dengan dengan demikan, bukanlah hal yang tabu bagi seluruh lapisan
dan kelompok masyarakat untuk membicarakan dan mengemukakan ide dan pandangan
politiknya karena hal itu berkaitan erat dengan nasibnya ke depan, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Rendahnya
tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Kepala daerah,
legislative, maupun presiden) disinyalir tidak terlepas dari kurang/lemahnya
sosialisasi dan pendidikan politik di masyarakat. Para elite politik maupun
stakeholder yang terkait memberikan sosialisasi dan pendidikan politik hanya
pada momen-momen tertentu. Itupun bukan merupakan program tersendiri, melainkan
bagian dari program tertentu seperti persiapan menjelang pemilihan umum.
Pendidikan
politik secara terprogram sudah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan
dimasukannya materi-materi pembelajaran politik dalam silabus pembelajaran. Ini
merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya menanamkan pemahaman dan
kesadaran politik sejak dini kepada masyarakat. Memberikan pemahaman dan
kesadaran politik kepada masyarakat sekolah dimana sebagian besar dari mereka
merupakan pemilih pemula hendaknya dibarengi pula dengan pendidikan etika
politik.
Dalam
kaitannya dengan proses pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik, maka
etika politik mencoba menjawab pertanyaan apa yang seharusnya menjadi
tujuan/sasaran segala kebijakan politik termasuk bagaimana cara mencapai tujuan
tersebut (Franz Magnis Suseno).
Menurut
Jimly Asshidiqie etika politik tidak hanya dibutuhkan tapi harus diaplikasikan
dan ditegakkan dalam kehidupan berdemokrasi. Etika politik perlu diterapkan
karena politik telah menjadi bahan pembicaraan semua kalangan masyarakat.
Pendidikan
etika politik yang merupakan bagian dari pendidikan politik menjadi sangat
penting untuk diberikan kepada siswa sebagai calon penentu arah kebijakan
politik bangsa ini. Hal ini dapat berhasil apabila didukung oleh sumber daya
manusia (tenaga pendidik) yang memilik etika dan moralitas politik yang
benar-benar teruji. Dimana tenaga pendidik dalam hal ini mampu menempatkan diri
sebagai agent of change dalam dunia
pendidikan dengan mengesampingkan pandangan-pandangan dan faham politik yang
dianutnya.
Sekolah
merupakan lahan empuk bagi kepentingan politik tertentu dalam upaya mencari
dukungan politik dan/atau mempertahankan kekuasaan bagi kelompok-kelompok
tertentu yang tengah berkuasa. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai wilayah
yang bersih dari kepentingan politik bukan hal yang mudah setidaknya untuk saat
ini. Kampanye yang diusung oleh para politisi senantiasa menempatkan masalah
peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari programnya. Hal ini sah-sah
saja bahkan memang seharusnya demikian akan tetapi permasalahan menjadi lain
apabila siswa digiring untuk mengikuti pandangan politik tertentu.
Pendidikan
politik bagi siswa akan mendidik siswa menjadi kritis dan paham politik
sehingga pada saatnya nanti akan memperkuat partisipasi publik dalam proses
demokrasi. Akan tetapi dampak dari pendidikan politik ini adalah siswa akan
“memaksakan kehendak” dan cenderung kritis terhadap berbagai kebijakan sekolah.
Dampak inilah yang harus dipikirkan oleh semua pihak karena terkait dengan
kondisi psikologis siswa yang belum stabil.
Masuknya
Kepentingan Politik ke Sekolah
Judul
di atas menggambarkan masuknya kepentingan-kepentingan politik tertentu ke
dunia pendidikan. Kepentingan politik tertentu ke dunia pendidikan (sekolah)
disadari atau tidak telah memberikan dampak yang tidak baik. Sebagai gambaran,
Dikabupaten Cianjur sudah menjadi rahasia umum bagaimana rotasi dan mutasi
pimpinan satuan pendidikan menjadi senjata yang cukup handal bagi elite politik
yang tengah berkuasa. Seorang Kepala Sekolah yang baru meniabat beberapa bulan
saja kemudian dimutasi karena disinyalir tidak sejalan dan sepaham dengan
kehendak politiknya. Pada lingkungan struktural, rotasi dan mutasi sudah
merupakan hal biasa dengan alasan yang klasik yakni optimalisasi kinerja dan
penyegaran. Akan tetapi pada tingkat satuan pendidikan, hal ini jelas berdampak
tidak baik bagi kelangsungan satuan pendidikan tersebut.
Kepala
sekolah sebagai pimpinan tertinggi pada satuan pendidikan dituntut untuk menyusun
rencana strategis baik tahunan maupun lima tahunan sebagai acuan dan pedoman
dalam pengembangan satuan pendidikan yang dinaunginya. Bagaimana jadinya kalau
baru beberapa bulan saja menjabat sudah dimutasi/rotasi. Rencana strategis yang
telah disusun hanya akan menjadi seonggok kertas yang disimpan sebagai arsip
sekolah karena pimpinan yang baru akan menyusun kembali rencana yang baru.
Disisi
lain, kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan akan berfikir dan
berupaya bagaimana mempertahankan posisinya dengan mengikuti kehendak politik
dari kelompok tertentu yang telah “berjasa” dalam menempatkannya pada posisi
yang diidamkannya, termasuk membawa bawahannya untuk mengikuti kehendak
politiknya. Kalau tidak demikian maka jangan harap akan bertahan lama disekolah
tersebut dan jangan berharap pula bantuan pemerintah akan mengalir dengan
lancar. Alhasil rencana yang telah dibuat akan kembali menjadi seonggok kertas
yang disimpan sebagai arsip sekolah tanpa ada upaya yang optimal untuk
merealisasikannya.
Dari
paparan di atas tampak jelas bahwa masuknya kepentingan politik ke dunia
pendidikan (sekolah) membawa dampak yang negative kepada semua pihak (Kepala
Sekolah, Guru, Siswa). Kita hanya berharap bahwa elit politik yang tengah
berkuasa maupun yang tengah mempersiapkan kekuasaannya tidak menjadikan lembaga
pendidikan sebagai instrument dalam mencapai tujuan-tujuan dan kehendak
politiknya. Dengan demikian secara tidak langsung, dengan pencegahan masuknya
kepentingan politik ke dunia pendidikan, elit politik dan juga para pemangku
kepentingan politik telah memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa
sebagai calon penentu kebijakan politik di masa yang akan datang dan juga
kepada pimpinan sekolah selaku lokomotif satuan pendidikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar